Suatu hari di parkiran, saya bertemu dengan sebuah Honda Absolute Revo merah yang tertempel stiker di tebeng kirinya. Di stiker itu tertulis: PT AHM, 25.000.000 Production Achievement. Dalam hati muncul pertanyaan: motor bebek yang laris manis ini motor AHM yang ke 25 juta? Wow…. Belum sampai 4 dasawarsa, Honda bisa memasarkan sebanyak itu di Indonesia. Banyak yah…belum termasuk motor-motor produsen lain tuh…

Kalau dilihat dan dipikir-pikir, perkembangan jumlah sepeda motor di tanah air memang sangat pesat. Bahkan dalam setahun belakangan ini, beberapa produsen tak sungkan memperbesar kapasitas produksinya. Artinya: perkembangan bisa semakin pesat! Atau mungkin mereka berpikir: Ombak yang bagus takkan datang dua kali, atau bisa dibaca: inilah kesempatan untuk sebanyak-banyaknya meraih untung sebelum jumlah bahan bakar minyak terlalu langka dan bisa mengancam industri permotoran bermesin bensin. Apapun alasannya, jumlah motor di tanah air pasti bertambah, pertanyaannya: kapan laju pertumbuhan itu terhenti? Apa yang menghentikan? Apakah adanya transportasi umum yang murah dan nyaman? Atau adanya aturan dari pemerintah?

Bro yang wara-wiri di Jakarta pasti merasakan dampak negatif banyaknya orang-orang yang jadi bikers karena terpaksa, ya alasan kalau naik angkot atau mobil tidak cukup waktu lah, yang dibilang tidak ada angkot menjangkau tempat tinggalnya lah…atau sebatas mau ngirit ongkos transport. Intinya: motor tambah banyak, yang jadi masalah: banyak juga yang egois dan main serobot hingga tingkat kemacetan semakin tinggi. Yang naik angkot pun mau tidak mau akan melirik motor sebagai jalan keluarnya.

Nah, apakah jumlah motor baru yang akan mewarnai jalanan ibukota akan bertambah secara tidak terkendali? Atau harus ada program diet atau KB? Di Jerman, saat pemerintah menawarkan Abwraeckpraemie yang mensubsidi konsumen untuk beli mobil baru, si pelamar biaya subsidi harus menyerahkan mobilnya untuk dihancurkan (program subsidi per mobil sebesar 2000 Euro ini untuk menyelamatkan industri mobil Jerman yang tertimpa krismon 2.0). Dengar-dengar, di Singapur juga ada aturan yang mirip: saat seseorang membeli mobil, dia harus menyerahkan mobil lamanya untuk dihancurkan. Buat kita-kita yang berekonomi pas-pasan tentunya kebijakan ini terlihat kejam, tetapi di sana memang harus begitu agar jalanan tidak stagnan dan timbul chaos.

Bagaimana di Indonesia? Apakah kebijakan yang sama akan diberlakukan agar jalanan tidak macet-macet amat? Sampai saat ini sih baru ada aturan yang melarang memasukkan motor second berplat nomor daerah ke Jakarta. Namun, jumlah itu sepertinya tidak seberapa  jika dibandingkan jumlah motor baru yang masuk ke ibukota.

Saya sempat membaca program Honda Jerman di majalah. Mereka menghargai motor second (tanpa menyebut mereknya harus tertentu) sebesar 1500 Euro. Jumlah sebesar ini digunakan sebagai potongan harga bagi mereka yang mau menggebet motor baru Honda. Nampaknya inipun sudah menjadi langkah Honda Jerman untuk mengendalikan jumlah motor bekas yang bisa jadi dianggap menggangu pemasaran motor baru, mengingat jalanan Jerman masih bisa dibilang bebas macet.

Bagaimana di tanah air, apakah akan ada program serupa untuk mengendalikan populasi motor dan meminimalisir kemacetan? Tampaknya sih tidak tuh…bukannya kalau semakin macet, semakin banyak orang yang naik motor????